SURABAYA, iNews.id - Dana bergulir (Dagulir) sebesar Rp127 miliar masih ngendon di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Sampai saat ini, anggaran tersebut masih nganggur dan belum termanfaatkan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Budi Raharjo, mengatakan, dana tersebut belum termanfaatkan karena beberpa faktor, salah satunya pandemi. "Kedua, saya kira tim perbankan kurang merasa greget karena nilai kompensasi mereka kecil. Sedangkan mereka kan punya program yang sama," katanya.
Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Fawait berharap agar dana tersebut segera disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
"BUMD yang bergerak di bidang perbankan harus melakukan terobosan perubahan struktur penyaluran kredit. Maka pelaku ekonomi di sektor pertanian, nelayan dan UMKM harus menjadi perhatian. Ini penting agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Ketua Fraksi Gerindra ini berharap, BUMD Jatim khususnya yang bergerak di bidang perbankan bukan hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Karena itu kredit BUMD perbankan harus juga disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pertanian, nelayan, UMKM hingga pedagang kaki lima (PKL).