SEMARANG, iNews.id - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau semua pihak untuk mewaspadai terjadinya fenomena penurunan tanah atau amblesan tanah di sepanjang jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Penyebab amblesan tanah beragam.
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM Andiani mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan sejak 2010, telah terjadi penurunan tanah di Pantura seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak dengan luasan dan intensitas yang berbeda.
“Bencana geologi berupa penurunan tanah hingga mencapai lebih dari 10 centimeter per tahun mengakibatkan hilangnya lahan persawahan, tambak, pemukiman, serta kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Andiani di sela sosialisasi hasil studi geologi terpadu bertema Hidup Berdampingan Dengan Amblesan Tanah Di Pantura Jawa Tengah, Geologi Sebagai Acuan Mitigasi dan Adaptasi dalam Penataan Ruang di Semarang, Selasa (1/12/2020).
Menurutnya, penyebab dan analisis kondisi penurunan tanah di pantura Jawa Tengah ini beragam, sehingga upaya penanggulangannya juga berbeda. "Penyebab utama amblesan tanah adalah adanya pengambilan air tanah yang banyak dilakukan di sektor industri komersial," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sosialisasi hasil studi geologi terpadu ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana kondisi daerah-daerah yang terindikasi adanya amblesan tanah. “Harapannya, sosialisasi ini dapat memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan dalam melakukan mitigasi serta adaptasi,” ujar dia.
Terkait dengan fenomena penurunan tanah, kata dia, Badan Geologi mengimbau kawasan pada daerah tersebut agar tetap mengutamakan penggunaan air permukaan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. "Kalau air tanah digunakan, harus dikendalikan oleh pengelola kawasan industri, baru kemudian didistribusikan kepada industri-industri," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut sebagai salah satu cara mengurangi kerusakan air tanah dan untuk menjamin keberlangsungan air tanah hingga 30-50 tahun ke depan.
"Kami juga merekomendasikan dilakukan monitoring amblesan dan kajian di daerah yang tergenang rob secara permanen. Artinya pembangunan disesuaikan dengan berapa penurunan tanah yang terjadi di situ," ujarnya.