SALATIGA, iNews.id - Wali Kota Salatiga Yuliyanto meminta semua pelaku usaha untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut melalui usahanya. Sanksi akan diterapkan jika ada yang sengaja tidak menyetorkan ke Pemkot Salatiga.
"Pajak yang dipungut dari konsumen melalui tempat usaha, bukan keuntungan pelaku usaha. Kalau tidak disetorkan, itu masuk dalam penggelapan. Jangan sampai hanya karena lalai bisa berhubungan dengan KPK," kata Yuliyanto, Rabu (6/10/2021).
Adapun pajak yang dipungut dari konsumen melalui tempat usaha, antara lain pajak restoran l, hotel dan rumah makan. Pajak harus disetorkan ke kas daerah Pemkot Salatiga.
Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, PHRI masih mampu menyetorkan pajak hotel dan restoran ke kas daerah sebesar Rp6,5 miliar. Ini tak lepas dari jerih payah semua pelaku usaha rumah makan, restoran dan hotel untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi Covid-19.
Ketua PHRI Kota Salatiga Arso Adji Sadjiarto mengatakan, selain kerja peras pelaku usaha kontribusi PHRI terhadap PAD Pemkot Salatiga juga tak lepas dari kerjasama yang baik dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam kelangsungan dunia usaha di Salatiga.
"Bila dibanding dengan kota lain, kami patut bersyukur karena okupansi hunian hotel di Salatiga lebih baik dari daerah lain. Pada saat weekend (liburan) banyak warga yang berani datang ke Salatiga dan menginap. Ini karena kebijakan pemerintah dan PHRI dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Arso.