SEMARANG, iNews.id - Suasana politik di Jawa Tengah jelang pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 relatif masih tenang. Sampai saat ini belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mengumumkan kandidat untuk diusung dalam pilgub nanti.
Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono menilai parpol di Jateng bergerak lamban dalam menentukan calon kuat dibanding daerah lain, seperti Jatim dan Jabar. Parpol sangat tergantung apa yang menjadi keputusan dewan pimpinan pusat (DPP).
Meski saat ini bakal calon gubernur sudah cukup banyak yang beredar, bahkan sudah banyak pula yang melakukan langkah-langkah untuk menjaring massa dan menaikkan elektabilitasnya, namun belum ada satu pun nama calon yang resmi diusung.
Padahal, beberapa bakal kandidat seperti Ferry Julianto, Sudirman Said, Bupati Kudus Mustofa, sampai Gubernur incumbent Ganjar Pranowo sudah intens melakukan langkah penjaringan masa.
Teguh menjelaskan, ritme politik di Jawa Tengah sampai saat ini masih dipegang PDIP, sehingga banyak parpol pun akhirnya belum berani terang-terangan.
"Sampai sekarang PDIP belum mengeluarkan calon yang usungnya, hal ini kemudian membuat parpol lain pun ikut-ikutan menunggu harap cemas siapa yang akan diusung nanti," katanya, Kamis (16/11/2017).
Menurut dia, siapa kandidat cagub atau cawagub, aktor utama ada di parpol. PDIP kini bermain ritme politik di Jateng karena yakin parpol lain akan merapat dan mendukung kandidatnya.
"Parpol lain di Jateng geraknya terbatas, karena DPP lebih dominan. Dalam demokrasi kalah menang itu biasa, dan parpol harus ada pilihan sebagai kandidat," tandasnya.
PDIP sampai saat ini belum mengumumkan siapa yang akan diusung dalam pilgub mendatang. DPP PDIP masih menunggu momentum yang tepat dalam mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng. Nama yang sudah dikantongi PDIP menjadi teka-teki siapa yang bakal mendapat rekomendasi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Salah satu bakal cagub yang mendaftar melalui PDIP, Musthofa mengaku belum tahu siapa yang akan direkomendasikan oleh partai, karena keputusan ada di DPP dan wajib mematuhi apa yang menjadi ketetapan partai.
"Kami memahami, bahwa ranah paslon di pilgub adalah otoritas ketua umum dan tahapannya masih panjang, sebagai petugas partai tidak bisa menanyakan," ucapnya.