JAKARTA, iNews.id - Perseteruan kepemimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko makin memanas. Kedua kubu sama-sama menemui Kementerian Hukum dan HAM guna meyakinkan legitimasi kepengurusan partai.
Sehingga muncul persepsi publik adanya dualisme kepengurusan di tubuh Partai Demokrat yang harus dicarikan jalan keluar dan diputuskan oleh pemerintah selaku pembina partai-partai politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, pemerintah dalam situasi dilematis untuk memahami kondisi saat ini.
"Satu sisi KLB yang dilaksanakan sebagian ex kader Demokrat miskin legitimasi, sehingga hasilnya pun semestinya tidak dapat dipercaya," katanya saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Sisi lain, kata Dedi, Moeldoko yang dipilih sebagai Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah bagian dari pemerintah, dan hingga hari ini tidak ada sanksi apapun dari Presiden.
Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan Moeldoko akan mendapat dukungan dari negara. Terlepas dari pelbagai faktor tersebut, Dedi melihat pemerintah dalam posisi yang cukup rumit dan dilematis.
"Meskipun pilihannya sederhana, jika pemerintah tidak mengambil sikap, berarti Demokrat masih berada di kepemimpinan AHY, karena sudah tercatat dalam lembaran negara seusai kongres ke-5 Demokrat," kata lulusan Universitas Telkom Bandung ini.