KENDAL, iNews.id - Bupati Kendal Mirna Annisa terlihat emosi saat menemui korban penggusuran Jalan Tol Batang-Semarang di Gedung DPRD Kendal, Senin (7/5/2018) siang. Warga mendesak bupati untuk memperjuangkan kenaikan ganti rugi. Namun menurut Annisa, ada aturan yang tidak bisa dilanggar.
Warga yang kebingungan karena tidak mempunyai tempat tinggal, histeris dan menangis mengadukan permasalahan kepada bupati Kendal. Sempat terjadi ketegangan saat warga mengadukan ganti rugi yang lebih layak. Warga menuntut ada pengukuran ulang karena untuk meminta kenaikan harga ganti rugi tidak mungkin. Padahal menurut warga, pada umumnya harga tanah di sekitar pembangunan jalan tol mencapai Rp1 juta per meter persegi. Namun mereka hanya mendapatkan harga Rp210.000.
"Apa saya harus ke luar negeri menjadi budak? Mengapa pejabat pemerintah begitu saja menghancurkan? Mau ke mana kami mengadu bu? Rasanya kami hancur. Tolong carikan solusi, tolonglah kami yang sudah tidak punya apa-apa. Kami meminta hak kami sendiri, dibenahi ukurannya karena tidak benar. Kalau bisa sebelum Lebaran,” ujar salah seorang warga, Tunik.
Sementara itu, Mirna Annisa meminta warga pulang ke rumah saudaranya untuk mempermudah kegiatan mereka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan berusaha mengukur ulang, sesuai dengan sertifikat atau lahan milik warga yang terkena pembangunan jalan tol.
“Lho kalau panjenengan (kamu) nuntutnya seperti itu dikira saya tukang sihir. Iya saya bijaksana, justru saya bicara begitu panjenengan harus sadar ada proses. Untuk proses ganti rugi kita ikuti aturan main yang berlaku. Pemkab dan BPN akan mengukur ulang sesuai dengan tanah yang menjadi jalan tol,” katanya.
Bupati kembali menjelaskan, harga ganti rugi tidak bisa dinaikkan karena sudah sesuai dengan peraturan presiden (perpres). Bupati kemudian memfasilitasi warga dari posko pengungsian kembali ke kampung menggunakan bus milik Pemkab Kendal.