JAKARTA, iNews.id - Wacana masa jabatan presiden tiga periode hanya sebuah gagasan usang yang kembali dimunculkan untuk tujuan tertentu. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri dengan tegas telah menolak wacana tersebut.
"Jokowi sendiri menolak wacana itu. Kalau kemudian muncul lagi artinya ada tujuan tertentu yang hendak dicapai," kata Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab saat dihubungi, Jumat (19/3/2021).
Menariknya, kata dia, bukan soal masa jabatannya, tetapi soal tujuan dan target dari isu ini. Fadhli menduga bukan masa jabatan Presiden Jokowi yang ditambah tetapi dilanjutkan calon lain yang sudah disiapkan.
"Saya kira wacana ini akan mendapat penolakan dari banyak pihak. Makanya, dugaan saya lebih kepada memuluskan calon lain yang sudah disiapkan, bisa saja Prabowo-Puan atau Ganjar-Sandi di 2024 nanti," katanya.
Artinya, lanjut analis politik asal UIN Jakarta itu, visi misi Jokowi yang belum terlaksana akan dilanjutkan oleh mereka yang disiapkan nanti. "Kalau ini yang terjadi, maka tidak perlu ada amandemen lagi. Dan boleh-boleh saja sampai empat periode sekali pun," ujarnya.
Menurutnya, jika masa jabatan tiga periode bisa memuluskan jalan Jokowi-Prabowo Subianto dianggap imajinasi politik berlebihan. Di sisi lain, jika alasan duet Jokowi-Prabowo bisa menghilangkan polarisasi politik di masyarakat, maka ia menyarankan lebih baik ambang batas presiden diturunkan supaya Pilpres 2024 lebih banyak calon yang bertarung.
"Jadi kita boleh berimajinasi secara politik. Tapi imajinasi itu harus diselaraskan dengan realitas politik yang ada. Pak Jokowi dua kali nyatakan gak ada niat, maka jika beliau tiba-tiba berubah pikiran, Jokowi akan dituding mendzolimi cita-cita reformasi, bahkan oleh para pendukung sendiri," ujarnya.