PURWAKARTA, iNews.id - Trendingnya tagar #TenggelamkanDemokrat di Twitter, dituding kader Partai Demokrat di Purwakarta sebagai permainan untuk menjatuhkan citra politik. Apalagi tagar itu muncul setelah Partai Demokrat menyatakan perang terhadap buzzer.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Purwakarta, Nanang Purnama mengakui, tagar tersebut sempat ramai di Twittter, karena sebelumnya ada pernyataan perang terhadap buzzerRp. Pihaknya mendukung penuh perang terhadap BuzzerRp. Apalagi motifnya jelas sebagai tentara bayaran di abad ini.
"Sesuai kaidahnya, buzzer adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan. Buzzer dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu, atau bisa jadi ada sebuah agenda yang di-setting dalam menyuarakan suatu kepentingan ini dapat dilakukan secara langsung dengan identitas pribadi atau secara anonim," kata Nanang, Kamis (29/7/20210).
Menurutnya, motif utama yang menggerakkan seseorang atau akun tertentu menjadi buzzer, yakni motif komersial yang ditandai dengan aliran dana. Motif kedua sukarela yang didorong oleh ideologi atau rasa kepuasan tertentu terhadap suatu produk dan jasa.
"Jika buzzer digunakan untuk tujuan yang negatif, maka bisa berdampak buruk pula. Misalkan saja buzzer digunakan sebagai serangan untuk menjatuhkan citra lawan politik di sosial media, entah dalam urusan politik atau urusan lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya dan merugikan orang lain. Apalagi jika opini yang digiring tidak memiliki dasar, bahkan dibuat-buat agar seseorang terlihat buruk citranya di media sosial," ujarnya.
Maka dari itu, kata dia, sebagai seorang pengguna sosial media, sebaiknya dapat memilah informasi dengan bijak. Saat ini, banyak buzzer di luar sana yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Informasi yang didapat bisa saja tidak benar dan merupakan hoaks.
"Dengan beredarnya tagar itu sangat kecil imbasnya bagi Partai Demokrat, perang politik masih lama, tahapan pemilu aja belum berjalan. Menurut saya begitu, karena banyak kritikan dari kader Demokrat dianggap mendiskreditkan kebijakan," ucap dia.