SUKABUMI, iNews.id - Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menuai sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, muncul tudingan adanya indikasi proyek miliaran rupiah di dinas itu dikuasai seseorang.
"Kami memandang beberapa kegiatan khusus pengadaan alat kesehatan di dinas kesehatan kabupaten Sukabumi selalu dikuasai oleh oknum tertentu. Ini seperti monster yang bisa mengendalikan dari pucuk dinas kesehatan sampai kepada staf," kata Dewan Pendiri Diaga Muda Indonesia, Edi Rijal Agusti, Kamis (27/7/2023).
Edi Rijal menilai, pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan. Disamping itu, ancaman serius dan berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
"Ini harus diluruskan, maka sudah jadi kewajiban kami untuk terus mengawal dan melakukan pengawasan. Karena diduga ini ada anggaran yang di bajak oleh para oknum," katanya.
Juga bukti-bukti berupa rekaman percakapan dan perencanaan yang diduga menunjukkan konspirasi anggaran negara semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Dugaan adanya dua pengadaan alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan nilai fantastis, yakni Rp17 miliar dan Rp28 miliar.
"Jadi oknum ini mendapatkan bagian alkes dengan anggaran Rp17 miliar, kemudian mendapat antrop Rp28 miliar sama dengan Rp40 miliar lebih dalam satu orang. Nah Dinas Kesehatan itu saat mendengar inisial IP ketakutan," tuturnya.
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Friadi Mahyuzar, juga menyuarakan keprihatinannya mengenai kurangnya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Dia meminta transparansi mengenai proses tersebut dengan total anggaran yang mencapai Rp27,4 miliar.
"Kami minta transparansi proses pengadaan alat antropometri yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan total anggaran Rp27,4 M kurang lebih. dan kami tidak puas karena jawaban dari jajaran Dinkes yang dihadiri oleh PPK, kabid sapras mungkin dengan sekdisnya," ucap Friadi
Kata Friadi, jawaban dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dalam audensi tersebut tidak memuaskan, dan ketidakjelasan dalam menentukan pemenang pengadaan juga dikeluhkan.
"Karena mereka tidak bisa menjawab dasar menentukan pemenang seperti apa. Kami rasa jelas aturan itu sudah tertuang dalam juklak juknis yang dari tiga kementerian," tuturnya.
"Dan kami menduga di sini ada oknum atau monster-monster alkes di Kabupaten Sukabumi yang sudah melakukan konspirasi jahat terhadap proyek ini, karena yang diklik itu bukan harga terendah tapi dengan harga kurang lebih tadi Rp8 juta sekian," tambah Friadi.