BANDUNG, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat angkat bicara terkait kebijakan negara melalui Kementerian Dalam Negeri mengizinkan pasangan nikah siri mendapatkan kartu keluarga (KK). MUI Jabar mendukung kebijakan tersebut.
Sebab, dalam fatwa MUI tahun 2012, pernikahan siri perlu ada pencatatan dari pemerintah untuk keberlangsungan dan kelanggengan pasangan itu. Pasangan nikah siri berhak mendapatkan kartu keluarga dari dinas kependudukan dan catatan sipil.
"Kebijakan pemerintah tersebut didukung MUI Jabar karena fatwa MUI tahun 2012 menyebutkan pasangan nikah siri sah dan wajib mendapatkan pengakuan negara dengan cara pencatatan sipil di disdukcapil. Untuk mewadahi ketenangan masyarakat (pasangan nikah siri) kebijakan ini sangat bagus," kata Ketua MUI Jabar Rachmat Syafe'i.
Selain itu, ujar Rachmat Syafe'i, MUI Jabar menilai aturan ini akan mendapatkan respons positif dari masyarakat yang menikah siri untuk mendapatkan administrasi kependudukan.
"Aturan ini sudah ada sejak 2016 silam di Permendagri. Namun masalah pencatatan sipil bagi pasangan siri ini saat itu masih menjadi polemik di tengah masyarakat karena mengandung kemaslahatan yang besar," ujar Rachmat Syafe'i.
Ketua MUI Jabar menuturkan, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan pasangan pria dan wanita tidak melalui pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).
"Dari segi keabsahan, berdasarkan fatwa MUI, nikah siri itu sah menurut agama hanya tidak mempunyai kekuatan hukum menurut negara. Karena itu, warga yang melakukan pernikahan siri harus melapor," tutur Ketua MUI Jabar.