BANDUNG BARAT, iNews.id - Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara bergantian melaporkan dugaan praktik transaksional dan korupsi, kolusi, nepotisme, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemda KBB.
Tercatat ada tiga elemen yang berbeda yang mengatasnamakam aktivis, masyatakat, dan tokoh pendiri KBB yang telah melaporkan soal rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha menilai, tuduhan yang dilayangkan terhadap Bupati KBB Hengki Kurniawan terkait dugaan praktik transaksional dalam rotasi mutasi jabatan harus di buktikan KPK. Hal tersebut untuk menghindari polemik dan turunnya kepercayaan publik ke pemerintah daerah.
"KPK harus menindaklanjuti laporan tersebut. Jika tidak terbukti berarti kinerja Hengki baik adanya. Namun kalau terbukti salah hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi Pemda KBB," ucapnya, Jumat (26/5/2023).
Menurutnya, adanya laporan masyarakat ke KPK merupakan hak masyarakat, yang bisa saja melihat adanya ketidakberesan dalam kebijakan di Pemda KBB. Jika ini dibiarkan berlarut-larut tentunya akan mencoreng nama baik Pemda KBB dan kinerja ASN di internal Pemda juga akan merasa tidak nyaman.