BANDUNG BARAT, iNews.id - Perubahan mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ternyata berimbas kepada ribuan orang. Mereka harus kehilangan pekerjaan karena selama ini menggantungkan hidup bekerja di perusahaan penyuplai barang.
Para pegawai ini bekerja di bagian pikul, pengepakan, sopir angkut sampai administrasi. Aktivitas itu harus behenti akibat perusahaannya tidak beroperasi.
"Kalau di saya ada 20 pegawai yang harus di-PHK karena gak ada pekerjaan. Sejak dua bulan lalu udah tidak ada lagi pesanan jadi dipertahankan juga mereka mau kerja apa," kata pemilik CV Tokajaya Abadi penyedia barang yang menyuplai e-warong di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iim Rachmat, Selasa (8/3/2022).
Menurutnya, kebijakan baru Kemenos melalui surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, Nomor 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari-Maret 2022, sangat mendadak. Sehingga banyak pelaku usaha di bawah yang tidak siap.
Padahal penyuplai barang ke e-warong se-Indonesia ada banyak dan memiliki karyawan yang jika ditotalkan mencapai ribuan. Itu belum termasuk di kalangan agen ataupun e-warong yang juga pasti terdampak, sehingga otomatis sejak kebijakan itu diberlakukan banyak melahirkan pengangguran baru.
"Imbas regulasi yang mendadak, sangat dirasakan oleh ribuan orang yang sebelumnya mendapat pekerjaan dari program BPNT. Saya meminta kebijakan baru ini dikaji kembali karena BPNT itu kan nontunai, tapi kalau tunai sama seperti BLT (bantuan langsung tunai) di era Presiden SBY," ujarnya.