BANDUNG, iNews.id - Pembekalan antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun integritas dan memantapkan komitmen antikorupsi terutama bagi para penyelenggara negara. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat mengikuti acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/4/2018).
Acara yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Gubernur Ahmad Heryawan, dan Ketua KPU Provinsi Jabar, Yayat Hidayat.
"Alhamdulillah, saat kami memimpin Kota Bandung, sejak awal sebagai Wali Kota kami sudah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi," kata Kang Emil, sapaan akrabnya.
Dia mengatakan, keteladanan pemimpin memiliki pengaruh besar dalam upaya mencegah perilaku korupsi. Karena itu, saat memimpin Kota Bandung, dirinya senantiasa mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik korupsi.
"Tak hanya mengingatkan, kami sudah menjalankan sistem aplikasi e-budgeting, yang mengunci perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemkot Bandung sejak dari awal, sehingga mencegah celah untuk korupsi," ujarnya.
Dia melanjutkan, hal tersebut juga akan diterapkannya di 27 kabupaten/ Kota lainnya, jika mendapat amanah untuk memimpin Jabar dalam lima tahun mendatang. “Sudah menjadi komitmen kami (pasangan RINDU) untuk berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan, pembekalan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Tahun sebelumnya, kegiatan itu hanya dilakukan setelah kepala daerah terpilih.
"Tahun ini, pembekalan dilakukan di awal untuk memberikan pemahaman yang lebih preventif terkait korupsi, saat nantinya para calon terpilih menjadi kepala daerah," kata Basaria.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo yang menjadi pembicara utama dalam pembekalan itu menegaskan, pentingnya setiap calon kepala daerah mendapat materi menyangkut pencegahan korupsi.
Mendagri memuji upaya beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kota Bogor, Solo, Banyuwangi yang telah menerapkan perencananaan keuangan daerah secara baik dan juga telah menerapkan e-bujeting.