BANDUNG BARAT, iNews.id - Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Hengki Kurniawan menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar prorakyat. Salah satunya dengan menyetop kegiatan studi banding dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya sampaikan tidak ada lagi studi banding berbasis surat pertanggungjawaban (SPJ) jalan-jalan ke luar kota. Anggaran harus benar-benar efektif, efisien, dan promasyarakat," kata Hengki, Senin (9/1/2022).
Selama ini Hengki mengaku dari hasil monitoring yang dilakukan, banyak laporan dinas melakukan studi banding ke luar kota, namun ternyata outputnya tidak jelas. Padahal studi banding atau studi tiru harus ada output yang bisa dibawa dan diterapkan di KBB demi perbaikan ke depan.
Fakta yang ditemukannya, beberapa dinas ada yang melakukan studi banding tapi tindak lanjutnya tidak jelas. Di satu sisi dirinya mendukung para OPD yang ingin berinovasi dengan mengadopsi keberhasilan dan inovasi dari suatu daerah kota/kabupaten lain. Tapi jika tidak ada hasilnya, maka anggaran jadi sia-sia.
"Jangan hanya mengandalkan dan menghabiskan APBD, hanya untuk SPJ. Di tengah keterbatasan anggaran maka program kerja harus benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Pemda KBB saat ini tengah membiasakan pelayanan melalui digital service guna memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti pengajuan online 'Lapor Kang Hengki' itu harus dimaksimalkan dan direspons cepat, karena banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat secara online.
"Kita akan masifkan pelayanan publik terkait kanal pengaduan 'Lapor Kang Hengki', kalau tidak direspons dalam 1x24 jam dari dinas terkait, maka akan ada pengurangan tunjangan kinerja (Tukin) ASN di dinas tersebut sebesar 5 persen," ucapnya.