BANDUNG, iNews.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) menyatakan hingga 16 Desember 2017 Pukul 19.00 WIB tercatat 668 rumah rusak akibat gempa bumi berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR) pada Jumat, 15 Desember 2017 malam di selatan Pulau Jawa.
"Mengenai dampak kerusakan rumah dan saran akibat kejadian gempa Tasikmalaya pada 15 Desember 2017 di delapan kabupaten/kota di 76 Kecamatan, total rumah rusak ialah 668 unit," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jabar, Dicky Saromi dalam siaran persnya, Minggu (17/12/2017).
Dicky merinci jumlah rusak ringan sebanyak 217 Unit, rusak sedang sebanyak 291 unit dan rusak berat sebanyak 60 unit. Sedangkan sarana dan prasarana umum yang rusak, ialah bangunan SD sebanyak 10 unit, bangunan SMP sebanyak satu unit, bangunan SMA sebanyak 4 unit.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada masjid sebanyak 6 unit, perkantoran sebanyak 2 unit, bangunan PAUD, satu unit, bangunan madrasah sebanyak 10 unit dan rumah sakit satu unit.
Menurut dia, korban meninggal dunia ada satu orang, luka-luka enam orang dan jumlah pengungsi di posko mencapai 200 orang. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mencari informasi pada sumber-sumber yang dapat dipercaya terkait perkembangan situasi pascagempa.
Dia mengatakan untuk keakuratan informasi, masyarakat diimbau mengakses informasi dari media yang kredibel dan media sosial BPBD, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemudian Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).
"Menyusul banyaknya berita hoaks yang beredar, kami menganjurkan masyarakat untuk mencari informasi perkembangan melalui (misal) twitter BPBD Jabar di @BPBDJabar," katanya.
Dicky mengungkapkan posko pengungsi yang sudah dibangun baru di Kabupaten Ciamis sebagai yang terdampak paling parah.
"Kami juga mengirimkan kebutuhan logistik ke Ciamis, berupa makanan siap saji, tenda, family kit, kebutuhan anak. Ini terutama karena stok logistik di Ciamis sudah menipis," ucap dia.
Sampai saat ini BPBD masih berkoordinasi dengan para petugas di lapangan dari BNPB dalam konteks kedaruratan dan untuk rehabilitasi pasca bencana masih memerlukan waktu pengkajian lanjutan.