BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemkab Bandung Barat (KBB) tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan bantuan hukum pada Bupati Aa Umbara Sutisna. Hal itu menyusul penetapan KPK terhadap orang nomor satu di KBB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 tahun 2020.
Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Sudiro, mengatakan, untuk kasus tindak pidana dimana saat ini Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna telah ditetapkan tersangka oleh KPK di luar kewenangan pihaknya.
"Kalau untuk meyiapkan bantuan hukum kasus tindak pidana tidak ada dalam tufoksi kami. Kami hanya bisa melakukan itu untuk pengadilan tata usaha negara dan persoalan perdata seperti soal aset daerah," ujarnya, Senin (5/4/2021).
Pihaknya tidak bisa berperan sebagai lawyer (pengacara), perannya terbatas. Namun pihaknya bisa membantu dalam hal memfasilitasi penyediaan pengacara untuk mendampingi. Itu juga jika ada permintaan dari yang bersangkutan atau pihak keluarga.
"Kewenangan kami kan terbatas bukan dalam kapasitas sebagai pengacara, jadi wait and see dulu. Lagi pula ini kan prosesnya masih jauh," katanya.
Menurut dia, proses ini baru penetapan tersangka dan akan diuji lagi di pengadilan. Sehingga masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Terlebih jika melihat pasal, kasusnya bukan korupsi seutuhnya, sehingga masyarakat tetap harus objektif melihat kasus ini karena masih berproses.
"Ya kan belum ada keputusan tetap berdasarkan hasil persidangan di pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi tetap harus mengusung azas praduga tak bersalah," ucapnya.