BADUNG, iNews.id - Ketua Dewan Pembina DPP Partai GolkarAburizal Bakrie mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Gibran Rakabuming Raka bisa saja bergabung menjadi kader Golkar. Namun tidak bisa menempati posisi ketua umum (ketum).
Pernyataan itu disampaikan oleh Aburizal Bakrie menyusul ramainya kabar Jokowi dan Gibran akan bergabung bersama Partai Golkar.
"Kalau ketum kan ada peraturannya, mesti lima tahun pengurus," ujar Aburizal di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/3/2024).
Dia menuturkan, jika Jokowi atau Gibran tetap ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar harus terlebih dahulu mengubah AD/ART partai. Untuk mengubah itu, lanjut dia harus mendapatkan persetujuan dari pengurus partai semua provinsi.
"Kalau seluruh daerah mau ya mungkin saja," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya.
Justru, kata dia Jokowi seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia, termasuk Partai Golkar setidaknya sampai 20 Oktober 2024.
"Dengan statusnya sebagai bapak bangsa Jokowi harus berada di atas semua partai politik," katanya.