DENPASAR, iNews.id – Ribuan warga dari 28 desa Karangasem, Bali, yang masih tinggal di pengungsian akibat letusan Gunung Agung dikhawatirkan menjadi persoalan baru saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Lokasi tempat tinggal itu berpotensi mengganggu akurasi data pemilih.
“Jangan sampai aspek data pemilih ini nanti jadi masalah karena mereka tinggal di lokasi pengungsian,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Dewa Raka Wiarsa Sandi, saat mengecek tes kesehatan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Bali di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, Kamis (11/1/2018).
Dia mengatakan, ada banyak desa di kawasan rawan bencana (KRB) yang masuk zona bahaya. Hal ini harus diantisipasi dari sekarang, jika saat pemilihan nanti warga masih mengungsi, mereka harus tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. KPU mesti mengantisipasi, misalnya dengan mendirikan tempat pemilihan suara (TPS) di lokasi pengungsian.
“Kami sudah melayangkan surat ke KPU pusat untuk meminta pengarahan mengenai proses pilkada di zona KRB karena sampai saat ini belum ada regulasinya,” kata Dewa Raka.
Dia menambahkan, antisipasi ini sekaligus bentuk kekhawatiran KPU Bali mengenai nasib pengungsi. Dikhawatirkan situasi ini nanti dapat menghambat proses pilkada serentak, bahkan berpotensi menyebabkan kecurangan pemilu.
“Kami masih akan menyinkronkan data pengungsi yang ada dengan kondisi di lapangan saat ini. Namun kami tetap butuh petunjuk teknis pelaksanaan pilkada di zona KRB itu,” tuturnya.
Saat ini, KPU Bali telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pemutakhiran data pemilih yang tersebar di lokasi pengungsian.