BADUNG, iNews.id - Banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali pada 10 September 2025 menyita perhatian banyak pihak, tak terkecuali dari legislator DPRD Kabupaten Badung. Mereka menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah untuk melakukan mitigasi banjir, terlebih sebentar lagi akan memasuki musim hujan.
Usai rapat penyerapan aspirasi ranperda fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di gedung DPRD Badung pada Senin (15/9/2025), anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi di Bali disebabkan adanya cuaca ekstrem yang bergerak di samudera Hindia dan terdorong ke arah Pulau Bali dan Nusa Tenggara.
Dia menyoroti kelemahan infrastruktur yang ada dalam mencegah naiknya air ketika terjadi hujan deras dan mengajak untuk berbenah dengan kondisi di Kabupaten Badung.
"Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, tetapi kita berbenah dengan kondisi di Kabupaten Badung. Dengan APBD kita tahun 2025 sebesar Rp11,1 triliun, maka sudah saatnya membangun world class infrastructure, infrasktruktur yang bisa mengatasi banjir, infrastruktur yang mampu memberikan rasa amam dan nyaman bagi masyarakat," ujar Puspa Negara.
Dalam jangka pendek, menurutnya, harus segera dilakukan normalisasi saluran air, gorong-gorong termasuk mengeruk sedimentasi di Tukad Mati yang merupakan satu-satunya tempat aliran air di kawasan Samigita.
"Di Tukad Mati ini sangat dimungkinkan volumenya ditambah dengan mengeruk sedimentasinya secara berkala. Nah ini tidak dilakukan sehingga kami mengultimatum. Sebenarnya, BWS sebagai pemiliki sungai, demikian juga Pemkab Badung agar berkoordinasi untuk segera keruk Tukad Mati dari sedimentasi sepanjang 5 km untuk memitigasi banjir di kawasan Samigita," tuturnya.