BANGKA TENGAH, iNews.id - Pemerintah Bangka Tengah dan PT Timah mulai merumuskan pola penambangan yang akan dilakukan di wilayah bekas perusahaan asal Malaysia, PT Koba Tin, untuk dikelola oleh negara. PT Koba Tin diketahui telah pailit pada 2020 dan banyak penambang timah ilegal mengambil untung dari wilayah tersebut.
Menurut Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, rumusan ini penting dilakukan untuk memastikan peta jalan pengelolaan wilayah pencadangan nasional (WPN) tersebut. Hal ini diungkapkannya, sewaktu mendampingi jajaran Dirjen MinerbaESDM, anggota Komisi VII DPR, Direktur Operasional PT Timah, meninjau Kolong Marbuk, Jumat (7/5/2021).
"Pemkab Bangka Tengah, Dirjen Minerba dan PT Timah bersepakat untuk rencana pengambilan cadangan negara berupa biji timah yang terkandung di kolong Marbuk dan sekitarnya," ujar Algafry.
Menurut Algafry, belum diketahui secara pasti bagaimana skema bagi hasil antara pemkab dengan pemerintah pusat melalui PT Timah di wilayah Kolong Marbuk. Namun konsep penambangan bakal dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan, efektif dan efisien.
Dalam mengembangkan Kolong Marbuk, ujar Algafry, pemerintah bakal melibatkan masyarakat. Sedangkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin meyakini pengelolaan Kolong Marbuk yang benar bakal membawa dampak positif bukan hanya bagi negara tetapi masyarakat sekitar.
"Kalau dikelola secara benar lokasi ini dengan baik, tentunya lingkungan tidak rusak, kedua negara tidak rugi dan ketiga masyarakat tetap punya penghasilan dan tetap punya kehidupan," kata Ridwan.