PIDIE JAYA, iNews.id - BupatiPidie Jaya Aiyub Abbas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 360/2104 yang diteken pada 21 Juni 2021. SE tersebut memuat sanksi administrasi penundaan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang belum divaksinasi Covid-19.
Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Namun bukan berarti warga tidak mengkritisinya, hingga mempertanyakan apakah Aiyub telah divaksin.
"Anehnya lagi menurut kabar yang beredar di masyarakat Pidie Jaya, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sendiri belum divaksin. Lantas mengeluarkan surat edaran wajib vaksin untuk masyarakat dengan sanksi dan denda penghentian bantuan sosial," kata salah seorang warga, Ramadhana, Jumat (25/6/2021).
Ramadhana alias Dona Paru dikenal warga sebagai pengamat sosial. Dia menilai penerapan sanksi penundaan penyaluran bansos kepada warga tidak bijak karena seharusnya Pemkab Pidie Jaya memberi edukasi kepada publik bukan mengancam.
"Harusnya pemerintah punya kewajiban dan tidak sewenang-wenang memberi sanksi dan denda bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Harus dilihat sanksi dan denda tersebut merugikan masyarakat miskin atau tidak," ujarnya.
Ketentuan sanksi penundaan bansos diatur dalam huruf a poin 1 SE Nomor: 360/2104. Pada huruf b terdapat ketentuan penundaan layanan administrasi kepada warga yang belum divaksin, sedangkan huruf c mengatur sanksi denda.
SE tersebut merupakan tindaklanjut dari Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Pasal 13A ayat 4 Perpres tersebut mengatur sanksi administratif terhadap sasaran yang tidak mengikuti vaksinasi.