JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra menilai politik uang merupakan duri dalam demokrasi. Politik uang terus meninggkat menjelas Pilkada 2024.
"Bagi kami politik uang adalah duri dalam demokrasi. Politik uang di masyarakat akan terus meningkatkan ongkos/biaya politik yang harus disiapkan oleh politisi-politisi di Indonesia," kata Manik, Minggu (11/8/2024).
Menurutnya, politik uang ini tidak boleh terus dinormalisasi. Pasalnya, politik uang akan berdampak secara sistemik pada proses pemerintahan ke depan.
"Kerugian masyarakat menerima politik uang adalah kebijakan publik selama 5 tahun ke depan tidak diprioritaskan atas kebutuhan masyarakat tapi beban ongkos politik selama kampanye sebelumnya," tegasnya.
Manik menekankan, apabila Indonesia mau lebih maju maka seharusnya kerja dengan gagasan.
"Bukan hanya masyarakat yang menuntut gagasan tapi juga politisi yang mengakomodir gagasan. Begitu pun sebaliknya, saat politisi hadir dengan gagasan harapannya masyarakat juga memberikan insentif pada mereka yang mengusung gagasan dan memberikan disinsentif pada mereka yang menggunakan politik uang," katanya.