JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menetapkan program vaksinasi virus Covid-19 untuk masyarakat umum mulai tahun 2024 menggunakan skema berbayar. Kecuali untuk pemegang kartu BPJS.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan mengatakan memahami keputusan pemerintah untuk tidak lagi memberikan gratis vaksin Covid-19 karena kasusnya sudah melandai dan tidak lagi berstatus pandemi.
"Kami memahami dan dapat menerima kebijakan pemerintah untuk tidak gratiskan vaksin Covid-19. Kasusnya sudah melandai. Sudah menjadi endemi. Masyarakat juga sebelumnya sudah mendapat vaksin Covid-19 dua sampai tiga kali," ujar Yerry dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Juru bicara nasional Partai Perindo yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan, tidak digratiskannya vaksin seharusnya dipakai sebagai momentum berakhirnya Covid-19.
"Sebenarnya ini bagus menjadi momentum berakhirnya Covid-19. Virus ini sudah menjadi penyakit biasa seperti pilek dan flu. Tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan. Kekebalan tubuh masyarakat terhadap Covid juga sudah tinggi. Jadi dapat diterima jika pemerintah tidak lagi memberikan vaksin gratis," ungkap Yerry.