Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Agus Nugroho menjelaskan Polri tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA untuk mengakomodasi jalur pembentukan Bintara.
Namun, dia menekankan jalur untuk sarjana sudah tersedia melalui skema khusus.
"Terkait tingkat pendidikan S1, ini sudah kami akomodir di dalam Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). Jadi memang ada jalur pendidikan lain. Itulah mengapa di sini menggunakan istilah 'pembentukan'. Pembentukan Bintara bersumber dari SMA, dan pembentukan Perwira ada yang bersumber dari sarjana," papar Irjen Agus.
Setelah mendengar penjelasan dari pihak Polri dan pemerintah, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath meminta persetujuan seluruh anggota panja yang hadir.
"Oke, disetujui ya. Tok!" ujar Rano sembari mengetuk palu sidang tanda kesepakatan.