JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Keputusan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada DPR menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.
Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, dalam pertemuan bersama Purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia, Presiden menyampaikan pemerintah belum mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU HIP lantaran belum mengetahui arah RUU HIP.
"Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi atau masukan dari setiap elemen masyarakat," ujar Dini di Jakarta, Sabtu (20/6/2020) malam.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang diunggah di situs www.setkab.go.id mengatakan, dari sekian banyak hal yang dibicarakan Presiden dengan Purnawirawan dan legiun veteran, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat.
Payung hukum tersebut, kata Mahfud sangat kuat. Dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya, sependapat. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus.
“Dalam diskusi, legiun veteran dan purnawirawan itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret. Tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final,” kata Mahfud MD.