Soal Kasus Haikal Hassan, DPR Tegaskan Mimpi Tak Boleh Dikriminalisasi

Kiswondari
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Foto ist).

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi III DPRAhmad Sahroni menyampaikan keheranannya soal kasus yang mendera Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center) Haikal Hassan. Menurutnya, laporan mengenai mimpi ini terlalu mengada-ada dan semestinya polisi lebih bijak dalam memprosesnya.

"Saya rasa, pelaporan Haikal Hasan ini sudah sangat mengada-ada. Polisi juga harusnya bijak dalam menerima dan mem-follow up laporan. Apabila sudah sangat mengada-ada ya harusnya udah aja, nggak usah di-follow up. Polisi seharusnya memakai energinya untuk kerjaan yang lain, kan ini mau Tahun Baru, banyak yang harus dikerjakan," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Dia mengatakan, akan lebih baik jika polisi tidak memproses laporan dibanding melakukan pemeriksaan yang tidak masuk akal. Seperti meminta bukti dari mimpi bertemu Rasulullah.

"Ya mending nggak usah di-follow up daripada akhirnya jadi melakukan proses-proses yang nggak masuk akal, kayak minta bukti. Kan semua orang bebas bermimpi dan mengungkapkan mimpinya," kata legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut.

Dia mengingatkan kepada polisi sebagai mitra kerjanya, semua orang berhak bermimpi apa pun dan bertemu siapa pun. Karenanya, pernyataan-pernyataan seperti ini seharusnya tidak diperpanjang para penegak hukum.

"Semua orang bisa bermimpi ketemu siapapun atau jadi apapun. Kalau ada seseorang bilang dia bulan depan bermimpi akan jadi Presiden, masa harus kena pasal makar?. Mimpi itu hak orang, nggak boleh dikriminalisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center), Haikal Hassan telah selesai dimintai keterangan oleh polisi terkait ceramahnya soal mimpi bertemu Rasulullah pada Senin (28/12/2020) sore. Dia mengaku ditanyai sekitar 20 pertanyaan, salah satu di antaranya terkait bukti mimpinya tersebut.

Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Timwas Haji DPR Temukan Masalah Bus hingga Tenda Padat di Armuzna 

57 tahun lalu

Baleg DPR Tampung Usulan Dana Otsus Aceh Naik, Dibahas di Revisi UU

57 tahun lalu

Batalyon Tempur TNI Terlibat Buru Begal, Anggota DPR: Harus sesuai Permintaan Polri

57 tahun lalu

Baleg Sepakat RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal