JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka upaya diskusi bersama Partai Demokrat terkait insiden walkout Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (23/9/2018).
“Nanti kami tetap akan buka komunikasi. Nanti kita lihat hasil komunikasi kami dengan teman-teman di Partai Demokrat,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Senin (24/9/2018).
SBY meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai yang digelar KPU di Lapangan Monas, kemarin, karena menilai banyak pendukung pasangan Jokowi–Ma'ruf mengenakan atribut kampanye dalam kegiatan itu. Padahal, KPU telah melarang para pendukung capres–cawapres untuk tidak membawa atribut kampanye ke lokasi acara tersebut.
Meski masa kampanye sudah resmi dimulai sejak kemarin, SBY dan Partai Demokrat menilai keberadaan atribut kampanye di Monas ketika itu di luar butir-butir kesepakatan partai peserta Pemilu 2019 dengan KPU. Di antara kesepakatan tersebut yakni para peserta Pemilu 2019 dan pendukungnya hanya diperbolehkan mengenakan pakaian adat di area acara deklarasi.
Akibat aksi WO SBY dari lokasi acara itu, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019. Menanggapi hal itu, Pramono berharap Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk menjunjung kampanye pemilu yang bersih, antihoaks, dan tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) selama masa kampanye.
“Saya kira juga jelas bahwa meskipun tidak menandatangani, itu tidak mengurangi komitmen mereka (Partai Demokrat) untuk menyelenggarakan kampanye dengan menghindari isu SARA, hoaks, dan lain-lain,” ujar Pramono.