JAKARTA, iNews.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, pemerintah akan menurunkan harga gas industri non-subsidi. Hal ini sebagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Iqbal menuturkan, kebijakan tersebut menyasar industri yang terdampak lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga energi, terutama industri granit, keramik, serta tekstil dan produk turunannya (TPT).
"Perusahaan yang memang PHK itu terjadi karena harga BBM dan gasnya meningkat tajam akibat perang yang masih panjang dan menimbulkan ketidakpastian, maka mitigasi PHK-nya, khusus di perusahaan-perusahaan granit dan keramik, granit dan keramik, mitigasinya adalah meminta pemerintah pusat untuk menurunkan harga gas dan BBM non-subsidi," kata Iqbal, Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, rencana penurunan harga gas tersebut telah dibahas dalam rapat bersama DPR dan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Pemerintah, kata Iqbal, dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin mendatang.
"Hari Senin akan diumumkan penurunan harga gas industri yang non-subsidi tersebut. Jadi penurunan gasnya ada batas bawahnya sekitar 7 sampai 14 dolar AS, itu membuat perusahaan masih bisa bersaing kompetitif untuk memproduksi," ujarnya.