JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Komjen Pol Syafruddin, membantah keras laporan yang menyebutkan sejumlah masjid di lingkungan instansi pemerintahan dan BUMN di Jakarta terindikasi radikalisme. Syafruddin mengatakan, sekretaris jenderal DMI telah menyampaikan bahwa tidak ada masjid yang terindikasi paham radikal.
Dia pun mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang mengadakan penelitian agar berhati-hati dan hendaknya menggunakan standar atau metodologi yang benar.
“Paling tidak, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat membantah kalau ada yang mengatakan masjid itu tempat radikal. Masjid itu tempat suci. Tidak mungkin radikal itu, kalau toh ada yang radikal pasti orang, bukan masjid. Makanya hati-hati, jangan sampai dilaknat Allah menuduh-nuduh masjid radikal,” ucap Syafruddin di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Ditanya ihwal kemungkinan adanya pembicara atau penceramah di masjid yang beraliran radikal, pria yang kini menjabat wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia (wakapolri) tak menampiknya. Namun, dia tetap menolak anggapan apa pun yang menyebut masjid sebagai tempat tumbuhnya radikalisme.
“Makanya, kalau melakukan penelitian buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid, saya bantah itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan dalam laporan penelitian mereka bahwa ada 41 masjid milik instansi pemerintahan di Jakarta yang terindikasi radikalisme.
Angka tersebut diumumkan setelah dilakukan survei terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. Dari 100 masjid yang disurvei itu, 35 di antaranya adalah masjid di kementerian, 28 masjid di lembaga negara, dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).