JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kudeta AHY. Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menilai langkah Presiden tidak membalas surat tersebut sangat tepat.
"Jawaban Presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY terkait keterlibatan Moeldoko dalam meng-KLB-kan Partai Demokrat adalah sangat tepat," ujar Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Dia menuturkan, pernyataan Mensesneg Pratikno sudah terjawab, karena Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Uulpaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.
"Dengan jawaban tersebut gagal lah upaya PD menarik-narik seolah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan Andi Mallarangeng," katanya.
Lebih jauh, dia menerangkan, dari kasus ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, urusan internal partai semestinya jangan di bawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat. "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," ujarnya.
Pelajaran kedua, kata dia, framing opini yang diluar konteks, sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Menurutnya, masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.
"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," katanya.