JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencopot Yasonna H Laoly dari Menteri Hukum dan HAM. Reshuffle dipertanyakan apakah dilakukan karena alasan efektivitas pemerintahan atau karena Yasonna tak minta persetujuan Presiden Jokowi soal pengesahan kepengurusan PDIP.
Djarot menilai, publik berhak untuk memberi catatan dan pertanyaan atas perombakan kabinet yang dilakukan di akhir masa pemerintahan Jokowi.
"Pertama, apakah Pak Yasonna di-reshuffle padahal kabinet kurang dua bulan itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan? Atau karena alasan politis, karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin" kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Menurut dia, langkah Jokowi me-reshuffle kabinet di akhir masa jabatan tidak lazim.
"Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang artinya akan bisa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya," katanya.
Djarot menilai, reshuffle ini terkesan sebagai kesempatan Presiden Jokowi mengkonsolidasikan kekuatannya.
"Dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang," ujar dia.