JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo menyarankan agar usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), tidak perlu diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPR bisa mengganti dengan nama lainnya saja.
Ketua DPP Bidang Penggalangan Milenial dan Gen Z Partai Perindo, David V H Sitorus mengatakan bahwa dirinya tak mempersoalkan jika Baleg ingin melakukan perubahan kelembagaan tersebut. Mengingat, sebagaimana diatur dalam undang-undang, Presiden berhak membentuk Dewan Pertimbangan.
Hanya saja, dia mengkritik perubahan nomenklatur tersebut menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pasalnya, hal ini secara jelas bertentangan dengan konstitusi.
"Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan, tetapi tidak menggunakan Dewan Pertimbangan Agung, karena itu telah dihapus oleh konstitusi. Jangan sampai nanti multitasir," kata David saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).
"Jadi sebaiknya dibentuk saja nama lain. Misalnya Dewan Pertimbangan Nusantara atau Dewan Pertimbangan apapun yang merujuk pada kewenangan, kelembagaan diamanatkan oleh Pasal 16 Undang-Undang Dasar," imbuh dia.
Jika Baleg DPR tetap memaksa mengubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, David menilai bahwa perubahan ini akan menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat.
"Jadi supaya tidak multitafsir, menurut saya ini berkenaan dengan konstitusi sebaiknya dihapus saja. Itu menurut saya masih terkait kelembagaan atau terkait usulan Dewan Pertimbangan Agung tersebut," pungkasnya.