JAKARTA, iNews.id – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi, menyarankan kebijakan pemindahan ibu kota negara jangan terlalu membebani anggaran negara, agar alokasi untuk kesejahteraan rakyat tidak terabaikan. Dia mengusulkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota dari APBN sebesar 19 persen, selebihnya adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Jangan sampai kemudian beban kita menjadi lebih besar karena utang. KPBU itu yang menurut saya harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Intan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (28/8/2019).
Dia menuturkan, pemerintah sudah menyebutkan pembiayaan pemindahan ibu kota sebesar Rp465 triliun, sehingga kebutuhan dana tersebut jangan terlalu banyak membebani anggaran negara. Menurut Intan, memindahkan sebuah pusat kegiatan tidak semudah yang dipikirkan. Sebut saja contohnya ketika pemerintah membangun Bandara Kertajati di Jawa Barat dengan tujuan wilayah di sekitarnya akan hidup pembangunannya.
“Namun masyarakat pengguna pesawat pusatnya di Bandung dan Jakarta, sehingga memindahkan saja tidak gampang, harus benar-benar dikaji mendalam. Kita punya UU yang sangat bagus, sehingga tidak bisa langsung pindah ibu kota,” tuturnya.
Dia berpendapat, pemindahan ibu kota di beberapa negara merupakan hal yang wajar, yaitu dengan konsep pemisahan antara kota bisnis dan ibu kota seperti New York-Washington (AS) atau Kuala Lumpur-Putra Jaya (Malaysia). Dia memahami adanya rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi payung hukumnya harus ada sehingga kebijakan tersebut jangan sampai menyalahi aturan dan sistem ketatanegaraan.
“Lalu sudah diwacanakan Jakarta tetap eksis menjadi kota dagang, namun namanya bisnis dengan administrasi pemerintahan tidak bisa lepas. Kalau jarak Kalimantan dengan Jakarta tidak jauh apalagi ditunjang dengan bandara yang memadai, namun beban biaya akan menjadi lebih tinggi,” katanya.