MAKASSAR, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025). Dia memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
Dalam rakor yang digelar secara tertutup tersebut, Nusron menjelaskan sedikitnya ada enam isu strategis yang menjadi fokus koordinasi pusat dan daerah. Keenam isu itu meliputi integrasi data pertanahan dan pajak, pemutakhiran sertifikat lama, penataan ruang, penyelesaian tanah wakaf hingga evaluasi konflik pertanahan.
"Rakor ini kita rencanakan setiap tahun, kita keliling untuk memperbarui masalah yang ada di lapangan, termasuk konflik pertanahan," ujar Nusron di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Nusron menjelaskan, isu pertama yang dibahas yakni integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Langkah ini diperlukan agar data tanah dan pajak dapat terhubung secara akurat dan saling melengkapi.
"Pertama dalam rangka meningkatkan PAD, itu bagaimana NIB (nomor induk bidang) dan NOP (nomor objek pajak) itu satu data, sehingga yang punya tanah bayar semua," katanya.