JAKARATA, iNews.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka suara soal isu yang menyebut tanah masyarakat Papua dihargai Rp100.000 per hektare (ha). Dia menegaskan informasi tersebut tidak sesuai fakta.
"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100.000 per ha. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ucap Mentan Amran, Senin (20/7/2026).
Amran menjelaskan program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang tetap menjadi milik warga sekaligus melengkapinya dengan berbagai infrastruktur pendukung serta bantuan alat dan mesin pertanian
Menurut dia, hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137.000 ha lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat, sedangkan pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara gratis untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," ujarnya.
Ia menilai berbagai narasi negatif yang beredar tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Dia mengungkapkan masyarakat Papua telah merasakan manfaat program tersebut, termasuk meningkatnya kesempatan mengelola lahan pertanian secara mandiri dan bertambahnya pendapatan.
"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," ujar Amran.