JAKARTA, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD menanggapi argumen Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika terbukti melakukan penambangan ilegal. Dia menyebut pencabutan IUP tak semudah membalikkan telapak tangan.
Sebab, kata dia, pertambangan ilegal melibatkan mafia. "Bilang cabut aja IUP-nya. Nah, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," kata Mahfud MD di atas panggung debat, Jakarta Convention Center (JCC) Minggu (21/1/2024).
Mahfud mengutip pernyataan KPK soal banyak pertambangan ilegal yang di-backing oknum aparat dan pejabat. Menurutnya, hal itu menjadi permasalahan yang perlu diatasi.
"itu begitu bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, itu di-backing oleh aparat dan pejabat. Itu masalahnya," ucap Mahfud.
Dia juga menyinggung soal penggundulan dan penebangan hutan yang marak terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Luasnya, kata dia, 23 kali luas Pulau Madura.
"Saya mencatat juga Tambang ilegal sebanyak lebih dari 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Utu jauh lebih luas dari Korea Selatan, 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," ucap Mahfud.