JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, ego sektoral menjadi penyebab masalah hubungan dengan Polri dan Kejagung. KPK berbeda dengan institusi pemberantasan korupsi di negara lain.
Pria disapa Alex ini mencontohkan lembaga pemberantasan korupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura dan Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong. Keduanya negara tersebut hanya satu lembaga memberantas korupsi.
"Seluruh isu yang terkait korupsi, mereka yang menangani, sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga yang menangani, KPK, Polri dan Kejaksaan," kata Alex saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Selain itu, dia mengatakan jika menangkap oknum Jaksa dan polisi terkait kasus korupsi maka KPK sulit berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri. Fungsi koordinasi dan supervisi yang tertuang dalam undang-undang KPK tidak berjalan dengan baik.
"Kalau kami menangkap teman-teman Jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit, mungkin juga dengan kepolisian demikian. Jadi bapak ibu sekalian, ini persoalan-persoalan ketika kita bicara pemberantasan korupsi ke depan," ucap dia.
Dia juga mengkhawatir dengan sistem kelembagaan pembetasan korupsi tersebut. Jika suatu saat ditanya, dia juga akan menjawab gagal menjadi komisioner KPK.
"San saya harus mengakui secara pribadi 8 tahun saya di KPK ditanya, apakah Pak Alex berhasil? Saya tidak tidak akan sungkan juga (jawab) saya gagal memberantas korupsi Bapak Ibu sekalian, gagal," katanya.