JAKARTA, iNews.id - Korban penculikan dan penghilangan paksa tahun 1998, Petrus Hariyanto menyakini rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Padahal Jokowi dulu berjanji di Pilpres 2014 dan 2019 ingin menyelesaikan kasus HAM.
"Saya bersama kawan-kawan yang lain menyatakan pemerintahan Jokowi sampai akhir kekuasaannya, tidak akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Petrus dalam diskusi Kemunduran Demokrasi dan Matinya Hak Asasi Manusia, di Sadjoe Café, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Petrus menjelaskan hal tersebut lantaran sikap Jokowi yang mendukung Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Jokowi dapat dipastikan tidak akan menyelesaikan kasus penculikan.
"Dengan dia (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto secara terbuka atau diketahui secara pasti, sudah menutup harapan kami ketika negara mengakui dan meminta maaf atas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara non-yudisial," kata Petrus.
Menurut dia, Prabowo secara historis sekitar 20 tahun yang lalu, diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira dari dinas militer. Prabowo diduga terlibat dalam penghilangan paksa para aktivis di tahun 1998.
"Jokowi dalam kampanye Presiden di 2014 dan 2019, menggunakan isu penyelesaian kasus HAM sebagai komoditas untuk daya tarik elektoral di mata aktivis dan pegiat HAM," katanya.