JAKARTA, iNews.id - Komisi XIII DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) dibawa ke rapat paripurna. Dengan begitu, RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Dalam rapat ini, delapan fraksi menyetujui agar RUU ini dibawa ke tingkat selanjutnya.
"Baik, apakah fraksi-fraksi dan pemerintah setuju rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban kita bawa ke tingkat II," tanya Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya dalam rapat.
"Setuju," jawab seluruh anggota Komisi XIII yang hadir.