JAKARTA, iNews.id - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dinilai sebagai bentuk tindakan intervensi untuk memuluskan agenda eksternal. KLB tersebut dinilai ilegal karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat yang sah.
Pengamat politik dari Universitas Negeri (UIN) Jakarta Ubedilah Badrun menilai ada upaya sangat gigih untuk menggelar KLB. Upaya ini, kata dia terkesan memiliki agenda tertentu.
“Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” ujar pengamat politik dari Universitas Negeri (UIN) Jakarta Ubedilah Badrun di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Dia menuturkan, KLB yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) itu terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Demokrat.
“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” tuturnya.