JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) setuju atas wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik dibiayai oleh pemerintah. Dia menilai hal itu akan membuat ruang gerak parpol lebih luas.
Menurut dia, usulan biaya parpol sebesar Rp1.000 per suara sudah sangat bagus. Kendati angka itu masih jauh dari harapan.
“Sangat-sangat mungkin karena seharusnya idealnya begitu. Parpol harus dibiayai pemerintah. Angka yang ideal menurut kajian KPK itu Rp10.000 tapi karena keuangan pemerintah terbatas dan banyak LSM yang belum setuju, mereka setuju hanya pada angka Rp1.000 itu yang baru bisa kita capai,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (6/12/2018).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, angka itu sebesarnya hanya bisa mengcover 13 persen kebutuhan parpol. “Sehingga parpol sangat berat ruang geraknya dan tidak bisa disalahkan kalau kemudian parpol jadi pragmatis. Misal mencari ketua umum yang berduit, mencari bendahara yang berduit, menunjuk ketua daerah yang punya kantor, sehingga langsung ditempati jadi kantor parpol yang bersangkutan,” tutur dia.
Terkait jumlah pembiayaan parpol, Bamsoet tidak setuju dengan pembagian sama rata. Menurut dia, seharunya merujuk pada peraturan yang sudah ada sebelumnya.
“Sesuai dengan perolehan suara. Nanti kalau rata, semua lomba bikin parpol,” ucap Bamsoet