JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan merombak aturan kuota jemaah haji per provinsi. Dengan begitu, tidak ada lagi jemaah yang menunggu antrean hingga 40 tahun.
Menurut Dahnil saat ini penentuan kuota tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Sehingga, ia menilai hal itu melanggar dan harus dibenahi.
"Rekomendasi BPK berulang kali bahwasannya perhitungan kuota haji per provinsi selama ini tidak merujuk undang-undang, tidak sesuai undang-undang atau melanggar undang-undang," kata Dahnil di kantor Kementerian Haji dan Umroh, Selasa (30/9/2025).
Akibatnya, waktu tunggu haji atau antrean di masing-masing daerah berbeda-beda. Bahkan, ada daerah yang waktu tunggunya hingga 40 tahun.
Untuk itu, perubahan aturan kuota haji diharapkan bisa mempercepat waktu tunggu antrean. Sehingga, antrean yang tadinya hingga 40 tahun dipangkas menjadi 26 tahun.
"Nanti kalau kita pakai perhitungan sesuai dengan undang-undang misalnya sesuai dengan daftar tunggu maka semua daerah di Indonesia itu daftar tunggunya sekitar 26-27 tahun," ujarnya.
"Jadi dengan merujuk undang-undang kita harapkan tidak ada lagi provinsi yang nunggu sampai 40 tahun, jadi paling lama harus sekitar 26-27 tahun," kata Dahnil.