JAKARTA, iNews.id - Pemerintah saat ini sedang membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif dan efisien serta bebas dari korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sektor perizinan dan tata niaga harus menjadi perhatian khusus dalam aksi pencegahan korupsi.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, jika perizinan dan tata niaga tidak sehat maka rakyat yang menjadi korban. "Dan yang menjadi korban akhir tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga tidak sehat," ujarnya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara "Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Dia memerintahkan agar perizinan dan tata niaga yang membuka peluang adanya pengambil rente dirombak.
"Oleh karena itu tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak. Apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan obat dan energi," tuturnya.
Jokowi mengajak semua pihak berbenah dengan memperbaiki regulasi dan tata kerja birokrasi. "Kita sederhanakan dan transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan," katanya.