DEPOK, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan biang kerok konflik di Papua tak kunjung selesai. Menurutnya, banyak kepala daerah yang korupsi sehingga masyarakat tak menerima manfaat anggaran pemerintah pusat.
"Banyak (anggaran) dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat). Ini persoalannya," kata JK di "Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Auditorium Mochtar Riyadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).
JK menyebut pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun, ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun. Dia menegaskan pemerintah tidak ada niatan merampok hasil pendapatan Papua, melainkan menyubsidi besar-besaran.
"Pendapatan gas, pendapatan Freeport lebih dari Rp20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok, kita menyubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp40 triliun, tapi anggaran kita Rp85 triliun. Jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok, bukan," ujarnya.
Dia mengatakan Papua ingin merdeka tak lain karena merasa pemerintah merampok pendapatan mereka.
"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah, dulu kita dianggap merampok Papua," ungkapnya.