JAKARTA, iNews.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus bersikap tegas kepada para anggota yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesi. Termasuk Dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo jika terbukti melanggar.
Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya berkolaborasi dengan IDI dan kepolisian untuk mengusut kasus dugaan manipulasi data medis. Namun, KPK tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah dalam menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
"Saya kira KPK wajar saja melakukan pemeriksaan. Kalau perlu bentuk tim yang anggotanya dari kepolisian, IDI dan KPK sendiri. Selidiki, betul atau tidak ada penyalahgunaan wewenang," ujar Irma Suryani kepada iNews.id, Minggu (14/1/2018).
Menurutnya, IDI wajib memberikan sanksi tegas sesuai kesalahan yang terjadi dan aturan yang berlaku, jika terbukti ditemukan penyalahgunaan wewenang. Termasuk pula, kata dia, DPR akan mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencabut izin operasional rumah sakit.
"Jika ternyata fakta hukumnya RS terbukti sesuai tuntutan KPK, tentu komisi IX akan meminta Menkes memberikan sanksi," ucap politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Diketahui, KPK telah menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka dan sudah ditahan karena diduga melakukan persekongkolan untuk memasukkan Setnov ke kamar rawat inap di RS Medika Permata Hijau. Keduanya diduga melanggar Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.