JAKARTA, iNews.id - DPR memahami rencana kenaikan harga tiket akses ke bangunan Candi Borobudur demi revitalisasi, pengelolaan, dan pelestarian cagar budaya tersebut agar lebih baik ke depannya. Namun diharapkan rencana kenaikan harga tiket untuk wisatawan lokal harus dalam batas yang wajar dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas.
“Kalau harga untuk tiket wisatawan mancanegara, monggo-lah itu murni urusan bisnis, yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga yang kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia. Tapi untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, M Sarmuji di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Sarmuji mengingatkan, Candi Borobudur merupakan kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.
“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?” tuturnya.
Sarmuji menambahkan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi VI DPR yang salah satu bidang kerjanya terkait BUMN berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.