JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta menjelaskan secara detail mengenai kebijakan kenormalan baru (new normal). Penjelasan itu dinilai penting agar tidak menimbulkan beragam pernafsiran.
Ketua Umum Pimpinan Pusat MuhammadiyahHaedar Nashir mengatakan, pemerintah harus secara objektif dan transparan menyampaikan kebijakan berkenaan dengan kenormalan baru, termasuk dasar, maksud dan tujuan kebijakan.
"Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal (kenormalan baru). Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing," ujar Haedar di Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Selain itu, kata dia pemerintah perlu menjelaskan konsekuensi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta jaminan suatu daerah dikategorikan masuk zona aman Covid-19.
Dia khawatir ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat terjadi saat pemerintah mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan buka, namun tetap melarang kegiatan berjamaah di masjid dan tempat ibadah lain.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan keagamaan sejak awal konsisten melaksanakan ibadah di rumah demi mencegah penyebaran Covid-19.