JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan bahwa kebijakan pembangunan gedung baru DPR diputuskan bersama antara parlemen dan pemerintah. Dengan begitu, institusinya tidak mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan berjalan atau tidak rencana tersebut.
“APBN itu keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah tidak setuju silakan, dan jangan seolah-olah DPR ngotot,” kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/4/2018).
Dia mengungkapkan, DPR sebelumnya memang pernah tiga kali mengirimkan surat kepada pemerintah. Isinya antara lain meminta kepada pihak eksekutif agar memberikan tanggapan terkait nasib pembangunan gedung baru DPR. Namun, kenyataannya sampai sekarang ketiga surat tersebut tak kunjung direspons pemerintah. Karenanya, kata Taufik, yang bisa dilakukan DPR saat ini hanya pasrah.
Menurut dia, kepasrahan DPR itu karena khawatir dicap negatif oleh masyarakat karena DPR selalu disalahkan lantaran dianggap menginginkan gedung baru. “Poin-poin mana yang komoditas politik harus dipisahkan dengan kebutuhan infrastruktur gedung yang memang dibutuhkan,” ujarnya.
Taufik mengatakan, pembangunan gedung baru DPR cukup penting karena ada penambahan jumlah anggota legislatif, dari semula 560 orang, menjadi 579 orang pada periode 2019-2024. Menurut dia, penambahan jumlah anggota DPR secara logika jelas membutuhkan ruang lebih banyak ,sehingga saat ini yang dibutuhkan adalah kemauan politik pemerintah.
“Saat ini tinggal kemauan politik pemerintah. Kalau pemerintah muter-muter maka tidak bisa berjalan,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia menegaskan, DPR secara inisiatif bisa saja memblokir anggaran itu jika kemudian ada kesepakatan bahwa pembangunan gedung DPR dibatalkan. Mekanisme semacam itu sangat memungkinkan terjadi, karena DPR dan pemerintah memang memiliki kewenangan yang sama dalam pembahasan APBN.