JAKARTA, iNews.id - Partai politik (parpol) nonparlemen berencana melakukan judicial review atau gugatan terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Parpol nonparlemen ini mendorong agar ambang batas tersebut diturunkan menjadi 0 persen.
Rencana ini merupakan hasil pertemuan enam partai politik nonparlemen yang digelar di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022) malam.
"Ada wacana bahwa kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menyampaikan hasil pertemuan tertutup dalam konferensi pers.
Hary mengatakan dirinya mendengar sudah ada 22 pemohon yang melayangkan judicial review terhadap Presidential Threshold ini ke MK. Namun, gugatan tersebut sampai saat ini masih ditolak.