JAKARTA, iNews.id - Satgas Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Termasuk pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, selalu memantau perkembangan zonasi dari 319 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan kegiatan pilkada, sebagai dasar pelaksaanaan kegiatan.
"Upaya pencegahan lain yang dilakukan ialah merancang peraturan tahapan pemilihan serentak, agar tidak memperbesar peluang penularan Covid-19," ujar Wiku saat menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).
Dia menuturkan, saat ini berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi pilkada menjadi bahan perbaikan ke depan. Salah satu bukti respons pemerintah dan adaftif terhadap perkembangan yang ada, yaiu perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 menjadi PKPU No. 13, maupun Satgas Covid-19 yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening .
Menurutnya, Satgas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah selalu berkoordinasi ketika terjadi kerumunan seperti demonstrasi terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Satgas daerah, kata dia juga secara aktif melakukan tes screening , baik kepada pendemo yang diamankan serta petugas pengamanan.
"Tidak berhenti pada upaya screening, bagi demonstran yang reaktif, dilanjutkan dengan testing untuk diagnostik dan isolasi atau perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara daerah setempat," katanya.